Jokowi: Gara-gara Dikorup, Rp 6 Triliun Cuma KTP Plastik

TOTOST.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP atau KTP elektronik yang kasusnya kini mulai bergulir di Pengadilan Tipikor.
Padahal Jokowi menilai jika proyek pengadaannya berjalan dengan baik, maka bisa menyelesaikan sejumlah persoalan.
"Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup. Habisnya (p 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar," tegas Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/3/2017) kemarin.
Jokowi mengatakan manfaat yang bisa diambil dari KTP elektronik sangat banyak dan akan membantu setiap pengurusan administrasi, misalnya membuat SIM, paspor dan sebagainya.
"e-KTP ini memang problem besar. Sebetulnya kalau e-KTP ini jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali masalah, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan Pilkada, semuanya kalau sistem yang kita bangun bener ini sudah rampung," tutur Jokowi.
Presiden memastikan, korupsi proyek e-KTP berdampak ke banyak lini. Ia kemudian meminta maaf, pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah perekaman data e-KTP.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab soal urusan ini kinerjanya menjadi terhambat dengan adanya kasus e-KTP ini dan menjadi ragu dalam bertindak.
"Ini ada problem juga. Kami harus buka juga kan karena ada masalah e-KTP ini sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu karena juga takut. Di Kemendgari yang dipanggil KPK itu ada 32 orang. Bolak-balik, bolak-balik. Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan, itu imbas dari problem e-KTP," papar Jokowi.

Dalam diskusi yang digelar di kemarin, salah seorang anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Gamawan Fauzi dalam kasus korupsi proyek e-KTP.